Brasil mengajukan rencana penataan fiskal senilai maksimum US$10.8 miliar, berencana untuk mengurangi insentif pajak dan memperketat pengeluaran

Pemerintah Brasil mengajukan serangkaian langkah pengetatan fiskal, yang diperkirakan dapat memperbaiki keuangan publik hingga 60 miliar real (sekitar 10,8 miliar dolar AS) tahun depan, sebagai respons terhadap kekhawatiran pasar yang berkelanjutan mengenai keberlanjutan utang negara tersebut.

Menurut Reuters, pada sidang dengar pendapat di parlemen hari Rabu, Menteri Perencanaan Brasil, Bruno Moretti, menyatakan bahwa paket ini mencakup pemotongan insentif pajak, pembatasan penggunaan kredit pajak, serta pengendalian remunerasi sektor publik, sambil berupaya mendapat otorisasi agar pemerintah dapat membekukan pengeluaran dengan lebih agresif jika diperlukan.

Moretti menyebutkan, pemerintah "sangat yakin" dapat mencapai surplus primer riil sebesar 0,1% dari PDB tahun depan.

Pengumuman ini muncul di tengah tekanan pasar yang masih dihantui kekhawatiran terhadap prospek fiskal Brasil. Sejak Presiden Luiz Inácio Lula da Silva memenangkan masa jabatan kedua pada 25 Oktober, nilai real Brasil terus melemah, suku bunga jangka panjang naik, dan pasar saham tertekan.

Namun, paket ini telah menghadapi penolakan yang jelas di dalam Partai Buruh yang diikuti Lula, sehingga prospek legislatifnya tidak pasti.

Menurut penjelasan Moretti, inti dari paket fiskal ini adalah semakin mengetatkan batas pertumbuhan riil belanja yang sebelumnya maksimum 2,5% dalam kerangka fiskal saat ini, menjadi hanya 2%.

Jika diperlukan, pemerintah dapat mengaktifkan mekanisme untuk membatasi perusahaan dalam menggunakan kredit pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, sehingga membebaskan ruang fiskal sekitar 50 miliar real; di atas itu, pembatasan atas belanja tertentu dapat mendorong dampak fiskal total menjadi 60 miliar real.

Paket ini juga mengusulkan pemangkasan menyeluruh pada berbagai insentif pajak, serta mengecualikan pendapatan minyak tak terduga dari perhitungan pendapatan rutin bersih.

Moretti menjelaskan, karena aturan fiskal Brasil mengaitkan pengeluaran minimum medis dengan pendapatan rutin bersih, penyesuaian ini akan secara efektif membatasi pertumbuhan belanja wajib di bidang kesehatan. Selain itu, paket ini juga mencakup langkah-langkah untuk mengendalikan pertumbuhan berlebihan gaji sektor publik.

Moretti menekankan, langkah-langkah ini bertujuan memberi pemerintah lebih banyak alat dalam mengendalikan pengeluaran dan meninjau kebijakan insentif pajak, bukan untuk mengurangi hak masyarakat atau kesejahteraan sosial. Keuangan publik yang sehat justru menjadi prasyarat untuk memastikan keberlanjutan realisasi kesejahteraan sosial.

Moretti menyatakan, tujuan utama paket ini adalah memastikan pemerintah mencapai target surplus primer resmi setara 0,5% PDB tahun depan, sekaligus tetap menyediakan ruang bagi komitmen belanja sosial yang dijanjikan oleh Lula selama kampanye, termasuk memperluas cakupan program bantuan tunai "Bolsa Família".

Berdasarkan kerangka fiskal Brasil saat ini, pemerintah dapat mengecualikan sekitar 65 miliar real belanja tertentu dari perhitungan target 2027, dengan toleransi naik-turun sebesar 0,25 poin persentase dari PDB.

Pada bulan Agustus tahun ini, pemerintah telah mengajukan usulan anggaran 2027 ke parlemen, yang mencakup proyeksi surplus primer riil sebesar 0,1%. Usulan ini masih menunggu persetujuan parlemen.

Meski paket ini secara resmi diajukan ke Senat oleh anggota senior Partai Buruh, Jaques Wagner, gelombang penolakan dari dalam partai sudah muncul di hari yang sama.

Anggota parlemen Partai Buruh, Lindbergh Farias, secara terbuka memperingatkan bahwa memaksakan paket ini tanpa diskusi luas dapat memunculkan keretakan dalam koalisi pemerintah.

"Ini bukan formalitas belaka," kata Farias, "orang-orang di sini sungguh berharap pemerintahan Lula berhasil."

Pernyataan ini mencerminkan ketegangan internal yang dihadapi pemerintah Lula saat mendorong pengetatan fiskal—harus mengirim sinyal pengendalian pengeluaran dan stabilisasi utang ke pasar, sembari mempertahankan konsensus politik dari aliansi kiri atas komitmen kebijakan sosial. Apakah paket ini akhirnya dapat lolos di parlemen, masih menjadi tanda tanya besar.